Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyyuddin
An Nabhani (1990) ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang
didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta :
1- Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat.
Harta tersebut adalah hak delapan ashnaf yang akan diberikan kepada
mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat
tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan
ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur’an sebagai pihak yang berhak
atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut
tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang
berhak mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di
dalam Baitul Mal tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka
tidak seorang pun dari delapan ashnaf tadi yang berhak mendapatkan
bagian zakat. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat
tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
2- Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya
kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah
untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan
jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan
berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang
bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam
Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib
diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi
kerusakan/mafsadat karena pemberiannya ditunda, maka negara bisa
meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil
pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh
negara. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan,
diberlakukanlah kaidah “fa nazhiratun ila maisarah.” (maka hendaklah
kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta). Pembagian harta
bisa ditunda, hingga terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu
diserahkan kepada yang berhak.
3- Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi
(badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah
memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim,
tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak
ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut
merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak
ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu
wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya,
dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila
dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak
segera diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan
seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari
kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan
terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah “fa nazhiratun ila
maisarah.” (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada
kelapangan/kecukupan harta) dimana pembagian hartanya bisa ditunda,
hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang
berhak.
4- Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/
kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan
kemanfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid,
sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya, yang keberadaanya
dianggap sebagai sesuatu yang urgen, dimana umat akan mengalami
penderitaan/mudharat jika sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak
mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan
adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat
harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam Baitul Mal ada harta,
maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul
Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga
harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
5- Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan
kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya
saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/mudharat karena tidak
adanya pemberian tersebut. Misalnya pembuatan jalan kedua/alternatif
setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara
dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membuka jalan
yang dekat, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh,
ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian ini ditentukan
berdasarkan adanya harta tersebut. Kalau di dalam Baitul Mal terdapat
harta, wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di
dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur
dari Baitul Mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk
keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.
6- Harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan,
semisal paceklik/kelaparan, angin taufan, gempa bumi, atau serangan
musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan
adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat
harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib
disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka
kewajibannya meluas kepada kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib
dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta
tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang
berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/mafsadat karena
penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam
harta, lalu meletakkannya dalam Baitul Mal, dan seketika itu disalurkan
kepada yang berhak. Kemudian hutang tersebut dibayar oleh negara dari
harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.
Home 
Calendar
